Gresik – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gresik menggelar diskusi publik mengangkat tema “Taubat Ekologi: Implementasi & Tantangan Kebijakan Pro Lingkungan di Kabupaten Gresik”, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan pegiat lingkungan, mahasiswa, pelajar, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik.
Dalam forum tersebut, persoalan sampah plastik dan ancaman mikroplastik menjadi sorotan utama. Pegiat lingkungan dari Yayasan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi, mengingatkan dampak serius plastik terhadap kesehatan manusia maupun ekosistem.
Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu konsumen plastik terbesar. Bahkan, mikroplastik kini ditemukan dalam darah manusia, feses, air ketuban, sperma, hingga sel telur.
“Jenis terbesar yang ditemukan adalah PET. Mikroplastik dapat memengaruhi fungsi otak menjadi lebih lambat,” ujar Prigi.
Ia juga menyebut pencemaran plastik sudah masuk rantai makanan laut. Dalam sejumlah penelitian, mikroplastik ditemukan di perut hiu tutul, ikan, hingga vegetasi pesisir seperti mangrove.
Selain itu, sumber mikroplastik berasal dari kemasan makanan dan minuman plastik, udara, hingga paparan dari kulit. Prigi juga menyoroti kondisi sungai yang dipenuhi sampah, terutama popok sekali pakai.
“Hanya sekitar 9 persen plastik yang berhasil didaur ulang. Sisanya mencemari lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pengurangan sampah plastik. Salah satunya, sebanyak 317 outlet pasar modern di Gresik telah tidak lagi menggunakan kantong plastik.
Ia menjelaskan, penanganan sampah saat ini mengarah pada konsep triple planetary crisis dan ekonomi hijau, yakni pembangunan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Dalam pengelolaan sampah, Pemkab Gresik juga mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di sejumlah titik agar sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya berupa residu.
“Di TPA Ngipik sudah diterapkan landfill mining untuk mengurai timbunan sampah lama yang jumlahnya lebih dari satu juta ton,” jelas Sri Subaidah.
Ia menambahkan, sejumlah desa juga mulai berhasil mengelola sampah secara mandiri, seperti Desa Randuboto, sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menilai persoalan utama sampah berada pada aspek kesadaran masyarakat dan kebijakan.
“Kesadaran mengelola sampah, kesadaran mengurangi sampah, hingga kesadaran menyusun anggaran penanganan sampah menjadi hal penting,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan di Gresik merupakan isu klasik, yakni volume sampah yang terus meningkat tanpa diimbangi kemampuan pengelolaan.
Karena itu, ia mendorong program pengelolaan sampah menyentuh tingkat rumah tangga. Sampah organik, kata dia, dapat diolah menjadi pakan ternak maupun pupuk tanaman.
“Nah, salah satu indikator pengelolaan sampah yang dilakukan daerah bisa dilihat dari aspek retribusi pengelolaan sampah, yang mencerminkan keseriusan dalam upaya mengelola sampah,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan hasil penelitian mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya yang menemukan sejumlah biota di Pulau Bawean, Gresik, telah terpapar mikroplastik.
“Ditemukan partikel 28 jenis plastik fiber pada ikan cakalang. Bahkan pada daun mangrove kami menemukan plastik jenis fiber, fragmen, dan film,” ujar salah satu mahasiswa.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Imron Rosyadi, menegaskan partainya memandang isu lingkungan sebagai hal darurat yang membutuhkan aksi nyata kelembagaan DPRD.
PKB mengusulkan penerapan konsep Green Meeting di lingkungan DPRD Gresik, meliputi pelarangan penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK), pengurangan penggunaan kertas (paperless), serta penyajian konsumsi rapat berbasis makanan lokal tanpa plastik atau styrofoam.
“Ini bentuk komitmen kami sebagai partai hijau untuk memulai perubahan dari lingkungan kantor DPRD sendiri,” tegas Imron.
Ia menambahkan, Fraksi PKB juga berkomitmen mengawal program pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa melalui berbagai inovasi dan program.
“Kami akan menggalakkan program yang menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Bisa melalui perlombaan, pemberian insentif bagi desa yang mandiri pengelolaan sampahnya,” tuturnya.